Dalam suasana Jakarta yang dinamis, para ahli ekonomi syariah merespons dengan cermat kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Diskusi yang berfokus pada standar halal, neraca perdagangan, dan transparansi kebijakan publik ini diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dalam kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
Memahami Dampak ART
Forum ini secara khusus mengkaji ART, atau Agreement on Reciprocal Trade, yang ditandatangani oleh kedua negara pada 19 Februari 2026. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rangkaian negosiasi yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap beberapa negara mitra dagangnya.
Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ekonomi intensif untuk menekan potensi tarif tinggi terhadap produk ekspor Indonesia. Menurutnya, Indonesia awalnya menghadapi kemungkinan tarif hingga 32 persen.
“Melalui ART, kita bisa menekan tarif tersebut menjadi sekitar 19 persen, bahkan beberapa komoditas memperoleh tarif lebih rendah hingga nol persen,” ujar Susiwijono dalam forum tersebut.
Komoditas dan Akses Pasar
Komoditas yang mendapatkan kemudahan akses pasar mencakup minyak kelapa sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, beberapa komponen industri dan elektronik. Secara total, kesepakatan ini melibatkan sekitar 1.819 pos tarif yang mendapatkan fasilitas preferensi perdagangan.
Namun, beberapa akademisi berpendapat bahwa perjanjian tersebut perlu ditinjau dengan hati-hati. Euis Amalia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa pasar produk halal Indonesia yang potensial bisa menarik berbagai negara mitra dagang. Namun, kebijakan perdagangan harus dipastikan tidak menciptakan ketergantungan pada satu negara tertentu.
Menyikapi Kekhawatiran
“Ada kekhawatiran dalam diskursus publik bahwa kebijakan perdagangan bisa membuka ruang impor untuk produk yang sebenarnya bisa diproduksi oleh pelaku usaha domestik, termasuk UMKM,” kata Euis.
Didin Damanhuri, Wakil Ketua Umum IAEI dan Guru Besar IPB University, memiliki pandangan serupa. Ia menilai bahwa kebijakan tarif biasanya digunakan sebagai instrumen strategi ekonomi negara besar dalam memperluas pengaruhnya terhadap mitra dagang. Oleh karena itu, perlunya antisipasi dalam implementasi ART agar tidak meningkatkan defisit perdagangan Indonesia.
Melihat Lebih Jauh Dari Neraca Barang
Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Universitas Indonesia, menegaskan bahwa pembahasan perdagangan harus melihat lebih jauh dari neraca barang. Menurutnya, Indonesia masih mengalami defisit neraca jasa terhadap Amerika Serikat, termasuk dalam layanan pembayaran dan transaksi lintas negara.
Isu Sertifikasi Halal
Isu sertifikasi halal juga menjadi topik penting dalam diskusi tersebut. Murniati Mukhlisin, Ketua Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Internasional IAEI, berpendapat bahwa diperlukan harmonisasi standar halal antara Indonesia dan lembaga halal di Amerika Serikat, seperti Islamic Food and Nutrition Council of America dan Islamic Services of America.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum halal yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sementara di Amerika Serikat, sertifikasi halal umumnya dikelola oleh lembaga swasta. Perbedaan struktur ini perlu ditangani dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Komunikasi Pemerintah dan Publik
Selain substansi kebijakan, peserta diskusi juga menyoroti aspek komunikasi pemerintah kepada publik. Dian Masyita, Guru Besar Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa bahasa kebijakan yang terlalu teknis sering memicu kesalahpahaman dan memperkuat kekhawatiran masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi.
Susiwijono mengakui bahwa sebagian polemik yang muncul disebabkan oleh kompleksitas perjanjian perdagangan internasional yang kerap dipahami secara parsial. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat sosialisasi dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.
Transparansi dan Komunikasi Publik
Andi Faisal Bhakti, Wakil Ketua Umum IAEI, menilai bahwa transparansi dan komunikasi publik adalah kunci agar kebijakan strategis seperti ART dapat dipahami masyarakat secara utuh. Dia juga berpendapat bahwa keterlibatan lembaga legislatif dalam pembahasan perjanjian internasional penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan.
Hasil diskusi ini akan dirumuskan lebih lanjut dalam forum Muzakarah IAEI untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi dinamika perdagangan global.