Ikatan Mahasiswa Bima di Mataram (IMBI Mataram) baru-baru ini menyuarakan perhatiannya terhadap kenaikan tarif bus rute Mataram-Bima yang signifikan. Kenaikan tarif ini berpengaruh langsung kepada masyarakat, terutama mahasiswa dan warga Bima yang tinggal di Mataram.
Keprihatinan dan Kritik IMBI Mataram
Arif Rizal Muhaimin, sebagai Ketua Umum Formateur IMBI Mataram, menyuarakan keprihatinannya dan memberikan kritik tajam terhadap kenaikan tarif bus rute Mataram-Bima. Tarif yang sebelumnya hanya Rp250.000 kini naik drastis menjadi Rp380.000.
Menurutnya, lonjakan tarif bus ini terjadi pada momen arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriyah. Ini menjadi beban yang berat bagi masyarakat dan mengundang kekhawatiran. Jalur Mataram-Bima sendiri merupakan jalur vital yang mendukung mobilitas masyarakat di berbagai sektor. Bukan hanya menjadi jalur transportasi utama bagi mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial antara dua wilayah ini.
Kenaikan Tarif dan Pertanyaan Publik
Arif Rizal Muhaimin menyebut kenaikan tarif yang besar ini sangat memberatkan masyarakat, terutama mahasiswa dan warga Bima yang tinggal di Mataram. Jalur transportasi Mataram-Bima menjadi jalur utama bagi mobilitas pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, lonjakan tarif ini yang tidak ada kejelasannya menimbulkan pertanyaan publik.
Pengawasan Kebijakan Tarif Transportasi
Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan tarif transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTB memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tarif transportasi agar masih dalam batas kewajaran dan tidak merugikan masyarakat.
- Lonjakan tarif yang drastis tanpa kejelasan mekanisme pengaturannya menunjukkan adanya kelemahan kontrol dan pengawasan dari pihak yang berwenang.
- Masalah ini juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah provinsi dalam memastikan kebijakan transportasi yang berpihak kepada masyarakat.
Sebagai institusi di bawah pemerintah provinsi, Dinas Perhubungan NTB juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Oleh karena itu, IMBI Mataram berharap Gubernur NTB dapat mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kondisi ini. Mereka juga berharap adanya transparansi dan pengembalian kebijakan transportasi pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.
Kebijakan Publik dan Prinsip Keadilan Sosial
Rizal, sebagai ketua IMBI, menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berlandaskan prinsip keadilan sosial dan tidak membebani masyarakat kecil secara tidak proporsional. Menurut pandangan intelektual, kebijakan publik seharusnya tidak membiarkan masyarakat kecil menanggung beban yang tidak proporsional. Negara dan pemerintah hadir bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial bagi warganya.
Persoalan Kenaikan Tarif dan Tanggung Jawab Pemerintah
Organisasi mahasiswa tersebut juga menilai persoalan kenaikan tarif ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. IMBI Mataram sebagai rumah besar mahasiswa Bima di Mataram memandang persoalan ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka mendesak adanya evaluasi terhadap kebijakan tarif transportasi Mataram-Bima dan peningkatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan NTB.
Sikap Mahasiswa Terhadap Kebijakan Tarif Transportasi
Di akhir pernyataannya, mahasiswa menyampaikan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif transportasi tersebut. “Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Bima dan mahasiswa yang terdampak langsung oleh kenaikan tarif transportasi tersebut,” pungkasnya.