Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesiapan yang matang menjadi hal yang sangat krusial. Musim kemarau yang kian mendekat menambah kekhawatiran akan potensi kebakaran yang dapat merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mitigasi karhutla melalui optimalisasi sumber daya, baik itu personel, peralatan, maupun sistem water bombing, harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, kita dapat meminimalisir dampak negatif dari kebakaran hutan yang seringkali merugikan banyak pihak.
Pentingnya Kesiapsiagaan dalam Mitigasi Karhutla
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla perlu diperkuat. Selama ini, respons terhadap kebakaran setelah titik api muncul sudah cukup baik. Namun, langkah-langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kebakaran yang tidak terduga.
“Respons kita terhadap kebakaran sudah cukup cepat setelah titik api muncul. Namun, kita harus memperkuat penanggulangan sebelum kebakaran terjadi. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Wagub Jihan.
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan: Kerjasama Multi-Instansi
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Pusdalops Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Basarnas, serta perwakilan dari pemerintah daerah dan sektor swasta.
Memperhatikan Musim Kemarau
Jihan menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan mengingat Lampung kini memasuki musim kemarau. Menurut BMKG, periode antara Agustus hingga Oktober merupakan masa yang perlu diwaspadai, karena kondisi kering dapat meningkatkan risiko munculnya titik panas yang dapat berujung pada kebakaran.
Pemetaan Sumber Daya untuk Mitigasi yang Efektif
Wagub Jihan juga menginstruksikan BPBD Provinsi Lampung untuk melakukan pemetaan yang menyeluruh, menggabungkan zona rawan kebakaran dengan posisi personel yang ada. Pemetaan ini harus mencakup semua sumber daya yang tersedia, baik dari pemerintah maupun berbagai instansi dan masyarakat, yang siap dikerahkan saat terjadinya kebakaran.
Pemetaan tersebut harus mencakup peralatan penanggulangan karhutla yang ada di Lampung. Data ini harus menunjukkan jenis, jumlah, dan lokasi peralatan, sehingga ketika kebakaran terjadi, petugas dapat segera mengerahkan peralatan terdekat tanpa harus mencari ketersediaannya terlebih dahulu.
Akses Air Sebagai Faktor Pendukung Utama
Selain personel dan peralatan, akses serta sumber air juga menjadi fokus utama dalam mitigasi karhutla. Wagub Jihan meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD untuk segera memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, terutama di daerah yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
- Pemetaan jalur masuk air
- Identifikasi titik kumpul
- Penentuan sumber air terdekat
- Pemilihan kendaraan yang dapat digunakan
- Penyusunan rencana alternatif saat kebakaran terjadi
Karakteristik Geografis Wilayah Rawan Kebakaran
Langkah-langkah ini sangat penting, mengingat beberapa wilayah rawan kebakaran memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan penanganan. Kawasan gambut, misalnya, memerlukan cara penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan meskipun secara kasat mata tidak terlihat adanya kebakaran.
Data dari BPBD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa hingga 25 Agustus 2026, terdapat 194 titik panas di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, 164 sedang, dan dua rendah, dengan sebaran terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Peningkatan Hotspot dan Respon Cepat
Pada laporan terakhir, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pembaruan tersebut. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menyatakan bahwa kondisi kemarau diperkirakan akan terus berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di bagian utara, timur, dan tengah Lampung. Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan yang terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektar per 25 Agustus 2026.
Kebakaran di Taman Nasional Way Kambas
Kondisi serupa juga menjadi perhatian di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK, MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P., menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi beberapa kebakaran di kawasan tersebut. Salah satu kejadian kebakaran berlangsung pada 21-22 Agustus 2026 di Desa Braja Harjosari, dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektar.
Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel, terdiri dari petugas TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang peduli terhadap api.
Pemadaman yang Terus Berlanjut
Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas area sekitar 123 hektar. Menurut Zaidi, vegetasi yang terbakar umumnya adalah alang-alang, sedangkan hutan primer dan sekunder di kawasan tersebut belum terdampak kebakaran.
“Vegetasi yang terbakar mayoritas adalah alang-alang, sehingga hutan primer dan sekunder kita masih aman hingga saat ini,” ucap Zaidi.
Kendala dalam Penanganan Kebakaran
Namun, penanganan kebakaran di kawasan TNWK menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi kebakaran. Zaidi mengungkapkan bahwa sumber air di beberapa lokasi mulai sulit ditemukan karena sungai dan rawa di dalam kawasan telah mengering.
Lokasi kebakaran juga tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, seperti mobil double cabin, sehingga petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki menuju titik kebakaran. Selain itu, kondisi cuaca yang kering dan angin kencang mempercepat pergerakan api di vegetasi alang-alang, sehingga proses pemadaman menjadi semakin sulit.
Keterbatasan Peralatan untuk Pemadaman
Keterbatasan peralatan juga menjadi masalah serius. Zaidi menyebutkan bahwa peralatan yang ada belum sepenuhnya dalam kondisi optimal, termasuk selang dan mesin pompa. Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki, hanya dua yang dalam kondisi baik, dan pada saat penanganan kebakaran terbaru, hanya satu yang dapat digunakan.
“Kami memiliki 44 personel polhut untuk mengawasi luas 125.000 hektar, dan hanya 17 personel Manggala Agni. Dengan peralatan yang seadanya dan APD yang kurang memadai, situasi ini semakin menantang,” jelas Zaidi.
Dukungan Lintas Instansi Sangat Diperlukan
Untuk mendukung kegiatan penanggulangan karhutla, TNWK memiliki lima kendaraan roda empat, tujuh sepeda motor, dan tujuh mesin pompa. Namun, dari lima kendaraan roda empat, hanya tiga yang dapat beroperasi untuk penanggulangan kebakaran, sedangkan dari tujuh mesin pompa, hanya dua yang dalam kondisi baik.
Zaidi menegaskan pentingnya dukungan lintas instansi dalam menghadapi tantangan ini. Ia mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, yang mencakup bantuan water bombing untuk melakukan pembasahan dan pendinginan kawasan yang terkena kebakaran.