Wakil Ketua DPRD-SU Dorong BBPOM Tingkatkan Pengawasan untuk Cegah Keracunan MBG Berulang
Kasus keracunan makanan yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara telah menjadi perhatian serius, terutama setelah sejumlah insiden berulang yang menimpa pelajar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan, khususnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam situasi ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dr. Sutarto, M.Si, mengungkapkan keprihatinannya dan menyerukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat dari pihak BPOM untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Pentingnya Pengawasan yang Kuat
Kasus keracunan massal yang pertama kali terjadi melibatkan 353 siswa di SMAN 1 Berastagi dan SMK/SMA Bersama di Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026. Insiden ini menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa yang mengejutkan. Tidak lama setelah itu, pada 14 September 2026, sebanyak 22 hingga 30 siswa di MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, juga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan dalam program yang sama.
Insiden terakhir terjadi pada 18 September 2026, ketika 38 siswa dari empat sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, dilarikan ke Puskesmas Galang karena mengalami sakit perut dan muntah-muntah setelah mengonsumsi paket MBG. Dengan berulangnya kasus-kasus ini, Sutarto menekankan bahwa Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang paling terdampak oleh masalah keracunan akibat MBG.
Peran BPOM dalam Pengawasan
BPOM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, mempunyai peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Sutarto menekankan bahwa BPOM RI memiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di tingkat provinsi. Menurutnya, BBPOM perlu diperkuat posisinya dalam pengawasan program MBG.
“Pengawasan yang efektif harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pengujian bahan mentah, hingga rantai pasok distribusi dan pelaksanaan program,” jelasnya. Menurut Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025, BPOM mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG, yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 2-7.
Aspek Pengawasan yang Harus Diperhatikan
Sutarto juga menggarisbawahi beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengawasan program MBG. Di antaranya adalah:
- Keamanan bahan baku makanan
- Edukasi bagi para pelaksana program
- Pengelolaan yang baik hingga distribusi dan penyajian
- Mitigasi masalah terkait kualitas makanan
- Transparansi dalam pengujian laboratorium
“Hal ini sangat penting agar masyarakat dapat menikmati makanan bergizi tanpa harus khawatir akan keselamatannya,” tambahnya. Penguatan sinergitas antara pemerintah provinsi dan BPOM juga menjadi sorotan. Sutarto mendorong agar Pemprovsu bekerja sama lebih erat dengan BPOM RI Medan untuk meningkatkan edukasi mengenai keamanan pangan serta pencegahan risiko yang berbasis kajian mendalam.
Investigasi dan Tindakan Korektif
Pentingnya investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden keracunan juga menjadi sorotan. Sutarto menegaskan bahwa setiap kasus harus diinvestigasi secara transparan, dilanjutkan dengan uji laboratorium dan penelusuran rantai pasok. Tindakan korektif harus dilakukan setelah ditemukan masalah, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Tanpa adanya penguatan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang ketat, masalah keracunan makanan ini akan terus terjadi,” tegasnya. Hal ini mencakup desain rantai pasok yang aman, serta aturan penyimpanan yang ketat, termasuk suhu penyimpanan yang tidak boleh melebihi batas aman selama lebih dari empat jam.
Kesimpulan Tindakan yang Diperlukan
Sutarto menekankan pentingnya pola distribusi makanan yang higienis serta penyajian yang sesuai standar. Dengan menerapkan langkah-langkah pengawasan yang lebih kuat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program MBG tanpa harus khawatir terhadap risiko keracunan. Pemerintah dan BPOM perlu bersinergi untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan bagi anak-anak adalah aman dan bergizi. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, insiden keracunan MBG dapat diminimalisir dan kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
