MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Barito Utara telah menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Raperda ini ditujukan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Catatan dan Rekomendasi Fraksi PKB
Walaupun Raperda tersebut diterima, Fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi penting. Fokus utama mereka terletak pada penyelesaian kewajiban pekerjaan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta pemerataan pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, mereka juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan Resmi Fraksi PKB
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna yang membahas Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Barito Utara pada tanggal 17 September 2026.
Dalam kesempatan itu, Parmana juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta semua pihak yang berkontribusi dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Apresiasi ini menunjukkan komitmen Fraksi PKB untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kenaikan Belanja dalam Perubahan APBD
Fraksi PKB mengamati adanya peningkatan belanja dalam perubahan APBD yang sebagian besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan. Peningkatan ini juga mencakup kegiatan tahun jamak dan penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan pentingnya pelaksanaan penyelesaian kewajiban pekerjaan yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pernyataan H. Parmana Setiawan
“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” ungkap Parmana.
Pentingnya Penanganan Karhutla di Barito Utara
Selain aspek anggaran dan kewajiban pekerjaan, Fraksi PKB juga memberikan perhatian serius terhadap masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Barito Utara. Menurut Parmana, situasi Karhutla di daerah ini memerlukan tindakan cepat serta penguatan sinergi antar sektor.
Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di hampir seluruh kecamatan, sehingga penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah meluasnya masalah ini.
Optimalisasi Anggaran untuk Penanganan Karhutla
Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berjumlah Rp10 miliar dalam upaya menangani Karhutla. Hal ini dianggap penting agar langkah-langkah penanganan dapat dilakukan dengan segera dan efektif.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, mengingat kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, Karhutla telah merambah hampir setiap kecamatan,” tegasnya.
Harapannya, penggunaan anggaran BTT dapat dimaksimalkan untuk mempercepat penanganan Karhutla serta mencegah kebakaran yang lebih luas lagi. “Kami berharap dengan anggaran BTT sebesar Rp10 miliar, dapat dioptimalkan untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,” tandas Parmana.
Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Barito Utara
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Mereka berpendapat bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya terpusat di pusat kota atau wilayah tertentu saja. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa pembangunan menjangkau semua kecamatan hingga ke desa-desa.
Sektor-Sektor yang Diperhatikan
Berbagai sektor menjadi perhatian Fraksi PKB dalam upaya pemerataan pembangunan, antara lain:
- Akses jalan
- Pelayanan kesehatan
- Pendidikan
- Air bersih
- Jaringan komunikasi dan pelayanan publik
Pentingnya Kualitas dalam Pembangunan Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kuantitas pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan hasil dari pekerjaan yang dilakukan.
Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka menekankan pentingnya optimalisasi PAD serta percepatan pelaksanaan belanja modal dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berbagai rekomendasi dan catatan yang disampaikan, Fraksi PKB berharap agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk dalam pengelolaan APBD 2026. Melalui kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
