Oknum Pengacara Dilaporkan ke Poldasu Setelah Unggah Dokumen Resmi dengan Narasi Menghina

Medan – Dunia hukum di Sumatera Utara kembali mendapatkan sorotan negatif akibat tindakan tidak profesional dari salah satu anggotanya. Seorang pengacara berinisial LFZ dilaporkan secara resmi ke SPKT Polda Sumatera Utara (Poldasu) setelah ia diduga melakukan penghinaan, serangan, dan pencemaran nama baik terhadap rekannya di media sosial Facebook. Tindakan ini menjadi sorotan utama karena melibatkan pelanggaran etika profesi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap advokat.

Pelaporan Resmi oleh Rekan Sejawat

Laporan terhadap LFZ diajukan langsung oleh advokat Alamsyah, SH, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Peradi Deli Serdang. Dalam proses pelaporan ini, Alamsyah didampingi oleh puluhan pengacara lain yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Lintas Advokat (Forsila), menunjukkan bahwa tindakan LFZ telah memicu respons kolektif dari komunitas advokat.

Tindakan yang Melewati Batas

Aksi LFZ dianggap sudah melampaui batas yang dapat diterima dalam interaksi profesional. Selain menyebarkan fitnah, ia diduga juga memposting data pribadi dengan cara yang tidak etis. Melalui akun Facebook-nya, LFZ mengunggah foto surat undangan klarifikasi dari Poldasu, Direktorat PPA/PPO dengan nomor B/1178, lengkap dengan narasi yang bersifat provokatif dan merendahkan.

Serangan di Ruang Publik Digital

Lebih jauh lagi, LFZ dituduh melakukan serangan kepada rekannya di ruang publik digital, menciptakan opini bahwa Alamsyah adalah pelaku kriminal. Tindakan ini jelas tidak hanya merusak reputasi Alamsyah, tetapi juga mencoreng nama baik profesi advokat secara keseluruhan.

Reaksi dari Komunitas Advokat

Koordinator Forsila, Dedi Suheri, S.H., mengungkapkan bahwa tindakan LFZ dalam menyebarluaskan informasi dan menyerang sesama advokat di media sosial adalah perilaku yang tidak terpuji, tidak bermoral, dan merusak martabat profesi. Dedi menekankan bahwa setiap perselisihan antara dua advokat seharusnya diselesaikan dengan cara yang terhormat dan saling menghargai.

Etika Profesional yang Harus Dijunjung

“Kami sangat menyesalkan tindakan ini. Perselisihan antara advokat seharusnya tidak dibawa ke ranah pribadi, apalagi sampai melibatkan isu sensitif seperti eksploitasi anak di media sosial. Ini adalah tindakan yang sangat tidak dapat diterima,” tegas Dedi setelah mengajukan laporan resmi di Poldasu, dengan nomor STTLP/B/1639/IX/2026/SPKT/Poldasu.

Pelanggaran Hukum yang Ditetapkan

Atas dugaan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi, Forsila mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Pihak Forsila menganggap bahwa tindakan LFZ tidak hanya melanggar etika profesi tetapi juga hukum yang berlaku.

Panggilan untuk Tindakan Hukum

Forsila tidak hanya meminta proses hukum ditempuh terhadap LFZ, tetapi juga mendesak agar laporan terhadap Alamsyah mengenai dugaan eksploitasi anak segera dihentikan. Mereka menilai bahwa laporan tersebut sarat dengan unsur rekayasa dan fitnah yang tidak berdasar.

Permintaan Resmi kepada Pihak Kepolisian

Dedi menyampaikan harapan bahwa Kapolda Sumut segera mengambil tindakan terhadap kasus ini dan memanggil oknum pengacara tersebut untuk diperiksa. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga mendesak kepolisian untuk menghentikan laporan yang tidak berdasar terhadap Alamsyah.

Ironisnya, Kasus Balik

Sebelumnya, Alamsyah, SH juga dilaporkan ke Direktorat PPA/PPO Poldasu dengan tuduhan eksploitasi anak. Dalam situasi yang ironis ini, LFZ justru memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Alamsyah dengan menyebarkan foto data pribadi yang melanggar privasi. Tindakan ini semakin menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dan integritas dalam profesi hukum.

Pentingnya Mempertahankan Integritas Profesi

Kasus LFZ menggarisbawahi perlunya setiap advokat untuk menjaga etika dan integritas dalam menjalankan profesinya. Dalam dunia hukum, di mana kepercayaan dan reputasi adalah segalanya, tindakan yang merusak dapat berdampak luas tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh komunitas advokat.

Langkah-Langkah untuk Memperbaiki Situasi

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, beberapa langkah strategis perlu diambil oleh organisasi advokat, antara lain:

• Meningkatkan pendidikan etika profesi bagi anggota.
• Mendorong dialog terbuka untuk menyelesaikan perselisihan.
• Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika.
• Membangun sistem pelaporan yang aman dan transparan untuk kasus-kasus pelanggaran.
• Menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus secara profesional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan komunitas advokat dapat kembali menegakkan citra positif dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk selalu berpegang pada prinsip integritas, profesionalisme, dan etika dalam menjalankan tugas sebagai advokat.