Walikota Didorong Tanggapi Keluhan Warga tentang Ketepatan Distribusi Bansos

Isu mengenai ketepatan distribusi bansos (bantuan sosial) di Kota Medan semakin mengemuka, mendorong Fraksi PDI Perjuangan untuk mendesak Walikota Medan agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Banyak warga yang seharusnya menjadi penerima bantuan justru terabaikan, sementara mereka yang tergolong mampu justru mendapatkan akses terhadap bantuan tersebut. Situasi ini membutuhkan perhatian serius agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Desakan Fraksi PDI Perjuangan

Johannes Haratua Hutagalung, sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Walikota Medan. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, di mana mereka membahas tanggapan terhadap Ranperda Inisiatif Perubahan Perda No 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan. Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 6 April 2026, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.

Pentingnya Verifikasi Data

Johannes menyampaikan bahwa laporan yang diterima mengindikasikan bahwa masih ada banyak warga yang tergolong miskin di Medan yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebaliknya, beberapa warga dari kalangan berkemampuan justru menerima bantuan tersebut. Keluhan ini sering kali muncul dalam setiap kegiatan reses dan sosialisasi yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan.

• Warga miskin tidak mendapatkan bansos.
• Warga mampu justru menerima bantuan.
• Keluhan muncul dalam reses dan sosialisasi.
• Perlu verifikasi dan pemutahiran data penerima bansos.
• Urgensi untuk melakukan pendataan ulang.

Menanggapi masalah ini, Johannes menilai bahwa ketidakakuratan dalam pendataan penerima bansos disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan verifikasi dan pemutahiran data. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu segera diperbaiki.

Pentingnya Pendataan Ulang

Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Walikota Medan segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang. Pendataan ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang benar-benar miskin dan belum pernah menerima bantuan yang terdaftar sebagai penerima bansos. Johannes berharap agar Walikota Medan memberikan perhatian serius terhadap isu ini dan mengambil tindakan segera.

Dukungan terhadap Perubahan Perda

Mengenai perubahan Perda No 4 Tahun 2012, Fraksi PDI Perjuangan telah menyatakan dukungannya sejak awal. Menurut Johannes, pembahasan Ranperda ini harus ditingkatkan melalui pembentukan panitia khusus yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Ini penting agar semua pihak yang terlibat dapat memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan sistem kesehatan di Kota Medan.

Dalam konteks ini, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan agar perubahan Perda dapat memperkuat fasilitas kesehatan primer. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat menangani lebih banyak kasus secara mandiri dan meningkatkan efisiensi rumah sakit dalam menyediakan layanan rujukan.

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Johannes menekankan bahwa dengan adanya perubahan Perda, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau, tetapi juga lebih berkualitas. Transformasi rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, sehingga semua kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Selain itu, Johannes juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Hal ini diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satu kunci keberhasilan transformasi ini adalah implementasi sistem digitalisasi layanan kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan ketepatan distribusi bansos dan layanan kesehatan di Kota Medan dapat meningkat, sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Memastikan bahwa program bantuan sosial berjalan dengan baik adalah tanggung jawab bersama, dan diharapkan Walikota Medan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.