Tim Dinsos Banggai Kunjungi Desa Haryadi Bola untuk Tekankan Pemutakhiran DTSEN dan SIKS

Dalam upaya meningkatkan pelayanan sosial di tingkat desa, Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta aplikasi SIKS-NG. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat data sosial di wilayah tersebut, yang sangat penting dalam mendukung program-program perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Sosialisasi Pemutakhiran DTSEN dan SIKS-NG di Kecamatan Balantak

Upaya Dinas Sosial ini ditandai dengan sosialisasi yang diadakan di tiga kecamatan, yaitu Balantak, Balantak Utara, dan Balantak Selatan. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga operator desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengelola data di tingkat kecamatan dan desa.

Peran Sinergi dalam Pengelolaan Data

Sebagai pembuka acara, Plt. Camat Balantak Utara, Joni Nursin, S.Sos, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tenaga pendamping sangat vital untuk mendukung pengelolaan data sosial yang akurat dan terpercaya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Haryadi Bola, SH, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam arahannya, Haryadi menggarisbawahi pentingnya kualitas data dalam mendukung program perlindungan sosial. Dia menekankan bahwa data harus selalu diperbaharui agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Pentingnya Pemutakhiran Data Kependudukan

Dalam sesi selanjutnya, peserta mendapatkan materi mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI-JK) dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Luwuk, Mitra Akbar. Hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data tidak hanya terbatas pada aspek sosial tetapi juga mencakup aspek kesehatan masyarakat.

Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Hasanudin, juga memberikan penjelasan tentang pentingnya pemutakhiran data kependudukan. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah perubahan status kependudukan, termasuk data mengenai warga yang telah meninggal dunia.

• Data penerima bantuan sosial harus sesuai dengan kondisi terkini.
• Pemutakhiran data mencegah ketidaksesuaian data.
• Pentingnya mencatat perubahan status kependudukan.
• Pengelolaan data yang baik mendukung program sosial.
• Sinergi lintas sektor diperlukan untuk efektivitas pemutakhiran data.

Pengelolaan DTSEN dan Aplikasi SIKS-NG

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje, S.IP., MM, menjelaskan lebih lanjut tentang DTSEN dan pemanfaatan aplikasi SIKS-NG. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana pengelolaan data sosial masyarakat dapat dioptimalkan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi SIKS-NG yang dipandu oleh operator Kabupaten, Auli Rahman. Para peserta diberikan pemahaman teknis mengenai proses pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data melalui aplikasi tersebut.

Diskusi dan Identifikasi Permasalahan

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga menyediakan ruang untuk diskusi dan sesi tanya jawab. Pemerintah desa, operator, pendamping PKH, dan TKSK diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data di wilayah masing-masing.

Berbagai persoalan yang muncul kemudian dibahas secara kolektif, melibatkan berbagai unsur terkait untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap tantangan dalam pengelolaan data dapat ditangani secara efektif.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Data Sosial

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Banggai berharap agar kapasitas pengelolaan data di tingkat desa semakin meningkat. Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan pengelolaan data yang semakin baik, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki informasi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Hal ini sangat penting sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banggai.