Fraksi Golkar Desak Pejabat Baru Madina Tingkatkan Kinerja dan Siap Jalani Tes Urine

Pelantikan pejabat baru di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi momen penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam kinerja pemerintahan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina, Zubaidah Nasution, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya sembilan pejabat Eselon II oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution pada Senin, 31 Agustus 2026. Momen ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat Madina untuk melihat kinerja yang lebih optimal dari para pejabat baru tersebut.

Pentingnya Kinerja Optimal Pejabat Baru

Zubaidah menegaskan bahwa dengan adanya sembilan pejabat baru yang sudah resmi dilantik, tidak ada lagi alasan untuk kinerja yang lambat atau program-program yang tidak berjalan sesuai rencana. Ia mengajak semua elemen pemerintahan untuk segera beradaptasi dan memfokuskan diri pada tanggung jawab yang baru.

“Kami di Fraksi Golkar tidak ingin mendengar alasan klasik yang menyebutkan bahwa OPD tidak bisa bekerja maksimal karena adanya rangkap jabatan. Saat ini, semua kepala OPD sudah definitif dan diharapkan dapat berkonsentrasi penuh pada tugas mereka,” ungkap Zubaidah dalam pernyataan resminya pada Selasa, 1 September 2026.

Komitmen Terhadap Program Daerah

Sikap tegas Zubaidah ini mencerminkan komitmen Fraksi Golkar untuk mendorong percepatan program-program daerah. Dengan pejabat baru yang diharapkan mampu membawa semangat baru, diharapkan setiap program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madina.

Desakan untuk Tes Urine bagi Pejabat

Selain menekankan pentingnya kinerja, Zubaidah juga mengusulkan perlunya tes urine secara berkala bagi pejabat daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kebersihan aparatur pemerintah dari praktik-praktik tidak etis, seperti korupsi dan penyalahgunaan narkotika.

“Kami sangat mendukung dilakukan tes urine bagi seluruh pejabat di Madina, termasuk anggota DPRD. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan bersih dari pengaruh negatif,” tegasnya.

Keberlanjutan Program dan Kesehatan Pejabat

Dalam konteks ini, Zubaidah menekankan bahwa kesehatan mental dan fisik pejabat sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Dengan adanya tes urine, diharapkan para pejabat dapat lebih bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat.

• Memastikan integritas pejabat daerah.
• Mencegah penyalahgunaan narkotika dan korupsi.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
• Menjaga kesehatan mental dan fisik pejabat.
• Mendorong transparansi dalam pemerintahan.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Payaloting, Panyabungan, resmi menempatkan sembilan pejabat Eselon II pada posisi definitif baru. Pejabat-pejabat tersebut diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan tugas mereka.

Meskipun sembilan posisi penting telah terisi, masih ada empat jabatan Kepala OPD yang belum dilantik. Posisi tersebut adalah:

• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)
• Inspektur Daerah
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
• Dinas Perhubungan (Dishub)

Kekosongan jabatan ini menjadi perhatian khusus, mengingat peran masing-masing instansi sangat krusial dalam mendukung program pembangunan daerah.

Harapan Masyarakat terhadap Pejabat Baru

Masyarakat Madina mengharapkan agar pejabat baru dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kinerja yang optimal dan transparansi dalam pemerintahan menjadi dua hal yang sangat diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Fraksi Golkar, melalui Zubaidah, berkomitmen untuk terus memantau kinerja para pejabat ini dan mendorong mereka agar dapat melakukan inovasi dan perubahan yang positif. “Kami akan terus memberikan dukungan dan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik,” tambahnya.

Keterlibatan Publik dalam Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah juga menjadi salah satu faktor penting. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan pejabat baru dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

• Pengawasan masyarakat terhadap kinerja pejabat.
• Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
• Transparansi informasi publik.
• Dialog antara pemerintah dan masyarakat.
• Pelaporan tindakan penyimpangan.

Kesimpulan dan Langkah ke Depan

Pelantikan pejabat baru di Madina adalah langkah awal untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan setiap program yang direncanakan dapat segera terealisasi. Fraksi Golkar dan masyarakat Madina siap untuk mendukung dan mengawasi agar semua ini dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, harapan untuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Madina dapat terwujud.