Lampung Sebagai Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Mirza Dukung Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani

Provinsi Lampung semakin diakui sebagai lumbung pangan nasional, berkat potensi pertanian yang melimpah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya tergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap sejarah dan konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, menjadi sangat penting. Hal ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, terutama bagi para petani yang berjuang untuk mendapatkan hak dan penghidupan yang layak.

Peran Sejarah dan Konstitusi dalam Kebijakan Ekonomi Daerah

Pernyataan Gubernur Mirza ini disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam acara Stadium Generale yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada Jumat, 11 September 2026. Di hadapan mahasiswa dan akademisi, beliau menekankan bahwa perekonomian Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif yang merugikan.

Gubernur mengingatkan bahwa penguasaan terhadap sektor-sektor strategis, terutama yang berkaitan dengan pangan, adalah tanggung jawab negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.

Kekuatan Pertanian Lampung

Provinsi Lampung kini muncul sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan posisi yang strategis, Lampung berhasil mencatatkan produksi padi di peringkat keenam secara nasional, jagung di peringkat ketiga, dan menjadi produsen utama ubi kayu (singkong) di Indonesia. Selain itu, berbagai komoditas perkebunan seperti kopi, lada, tebu, dan nanas juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah ini.

Tantangan yang Dihadapi Sektor Pertanian

Meskipun memiliki potensi yang besar, Gubernur Mirza juga mengingatkan adanya tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya adalah masalah tata niaga dan regulasi yang selama ini menyebabkan pendapatan petani belum optimal meskipun potensi produksi yang dihasilkan sangat besar. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah merumuskan beberapa langkah strategis.

Langkah Strategis Pemerintah Provinsi Lampung

• Penataan Tata Niaga Komoditas: Menerapkan regulasi yang adil untuk memastikan stabilitas harga di tingkat petani, sehingga nilai tambah dari hasil pertanian tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak di hulu.
• Proteksi Hasil Panen Lokal: Mengatur distribusi komoditas utama seperti gabah dan singkong untuk menjaga pasokan bahan baku serta mengembangkan industri pengolahan lokal.
• Hilirisasi Produk: Mendorong pengolahan komoditas mentah seperti kopi dan hasil pertanian lainnya di dalam daerah, agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan atau diekspor.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan roda perekonomian berputar di tingkat bawah. Dengan stabilitas harga komoditas, daya beli petani akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Pendidikan dan Peningkatan SDM Pertanian

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memodernisasi sektor agraris, Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu inisiatif yang diambil adalah menyediakan program beasiswa bagi pemuda desa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Harapannya, lulusan perguruan tinggi ini dapat kembali ke daerah mereka dan menerapkan ilmu pengetahuan serta inovasi di bidang pertanian.

Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Dalam kegiatan Stadium Generale tersebut, praktisi hukum Resmen Kadapi yang juga menjadi narasumber, menekankan pentingnya peran mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum dalam mengawal kebijakan publik dan penegakan hukum di daerah. Menurutnya, pengawasan kritis dari civitas academica sangat diperlukan agar regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi untuk Membangun Lampung yang Berkelanjutan

Melalui acara seperti Stadium Generale ini, BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi wadah bagi diskusi konstruktif antara mahasiswa, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dianggap penting dalam mengawal pembangunan di Provinsi Lampung agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan semua upaya ini, Lampung berpotensi untuk tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui kebijakan yang tepat serta dukungan dari semua pihak, masa depan pertanian di Lampung diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh petani dan masyarakat. Dengan demikian, Lampung dapat menjadi simbol kemajuan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.